Baron Harahap,SH.,MH, Kuasa Hukum Paslon: Kinerja KPU Tidak Profesional, Kami akan Gugat di DKPP karena Proses Timpang 

INDONESIASATU.CO.ID:

MOROWALI-, Proses sidang gugatan Adjudikasi Perselisihan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2018 yaitu  pasangan calon Bupati Haris Nunu dan Wakil Bupati Morowali Drs.Ismail Syuiab  sudah berlangsung sejak tanggal 21 Februari 2018 dan  sampai saat ini  sidang berlangsung cukup alot.

Sidang hari mendegarkan keterangan para saksi yang di hadirkan dalam sidang gugatan yang berlangsung di Aula Penginapan Anuta Baru Kelurahan Bungi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.

Terlihat sidang yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Morowali Ruslan,SH dan Anggota Bawaslu serta dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Morowali Wahidin,SH bersama dua anggota komisioner KPU serta Pengaraca Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Baron Harahap ,SH,MH serta disaksikan oleh puluhan pendukung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali.Kamis (22/2/2018).

Selaku Kuasa Hukum Paslon Bupati dan Wakil Bupati Baron Hararao,SH,MH kepada media ini "menegaskan bahwa kinerja KPU tidak profesional dan alasan kita melakukan gugatan ke DKPP karena proses timpang".

Sehingga penggugat melalui kuasa hukumnya menegaskan jika tidak ada hasil pada sidang ini maka kami akan menempuh jalur hukum yang lebih tinggi sampai kami ada keputusan hukum yang tetap dan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Morowali .

Menurutnya,kalau kita lihat di persidangan bahwa KPU tidak melakukan verifikasi alasan KPU selalu ditonjolkan seolah - olah beban pemenuhan syarat inibada di pasangan calon . Bakal pasangam calon itukan tugasnya menyiapkan syarat yang verofikasi memenuhi syarat atau tidak adalah KPU.

"Ini di verifikasi memenuhi syarat belakangan tidak memenuhi syarat ,menunjukkan bahwa KPU  bekerja tidak profesional atau jangan - jangan tidak pernah di verifikasi langsung tidak memenuhi syarat.

Belakangan untuk membenarkan tindakan itulah dipanggilah Calon Wakil Bupati Drs.Ismail Syueab kemudian direkam secara diam - diam seolah - olah membenarkan sudah diberitahuka. "padahal Wakil tidak tau dan perlu di ketahui merekam tanpa ijin dalam ruang pembicaraan pribadi itu berinflikasi pidana dan itu dilakukan oleh penyelenggara negara ,ada aturan dan ini juga  akan kami bawa kerana pidana dan ke kode etik itu disampaikan oleh Calon Wakil Bupati Morowali Ismail Syueab".

Jadi sekarang kami tinggal menunggu saja dari Paslon ini kapan rencana waktunya untuk mendorong ke DKPP ,yang pasti kalau DKPP ini . "Kalau menurut pengalaman kami hampir pastikan kami buktikan mereka bersalah".terang Baron.

Lanjutnya, kita lihat dari sisi hukumnya KPU harus mengabulkan permohonanya dan sama sekali Pasangam Calon Bupati Haris Nunu dan Wakil Bupati Ismail Syueab ini tidak memenuhi syarat, mereka cegat tidak memenuhi syarat .

Untuk itu kita melakukan gugatan ke DKPP karena prosesnya timpang. Ujar  Baron Harahap.

Sementara itu sidang berjalan aman dan terkendali dibawa pengamana anggota OPS Mantap Praja Kinambuka Pilakada tahun 2018 yang dipimpin oleh Kabag OPS AKP Tomy. (supriyono).
 

Index Berita