MOROWALI - Pendapatan Aset Daerah  Kabupaten Morowali tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan terutama dalam sektor pajak daerah yang mengalami penurunan target capaian antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak pengambilan galian C, pajak penerangan jalan dan pajak izin mendirikan bangunan sehingga Dirasionalilasikan anggaran tahun 2019 ini. 

Hal ini disampaikan oleh Bupati Morowali Drs Taslim pada saat memberikan sambutan pada acara sidang Paripurna ke 8 masa sidang kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali yang berlangsung di ruang sidang Kantor DPRD Kabupaten Morowali  Desa Bahururu Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Senen (29/7/2019).

Dalam pidato penyampaian pengatar Kebijakan Umum Anggaran (KUA)  Dan Prioritas Dan Plafon  Anggaran (PPA)  perubahan  APBD Kabupaten Morowali tahun 2019 Bupati Morowali Drs Taslim mengatakan,  menurutnya Jika melihat asumsi penerimaan pedapatan pada APBD  Tqhun 2019, perlu dirasionalisasi berdasarkan potensi sumber -sumber penerimaan serta trend capaian realisasi sampai dengan semester II tahun 2019.

Tahun 2019 ini,  kami mengasusmsikan peneriamaan pedapatan pada KUA  dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp.1.180.924.189.028 .Asumsi tersebut  bila dibandingkan dengan penetapan APBD Tahun 2019 mengalami perbedaan yang cukup signifikan yaitu  sebesar Rp. 148.365.610.617 .

Kondisi pedapatan yang mengalami penurunan tersebut  di sebabkan karena adanya beberapa sumber penerimaan PAD  yang nilainya sulit untuk di capai berdasarkan target yang telah di tetapkan pada penetapan APBD Tahun 2019.
  
Begitu  besaran belanja pada KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Dan Plafon Anggaran)  Perubahan APBD Tahun 2019 Rp. 1.182.889.775.912 besaran belanja tersebut jika dibandingkan dengan penetapan APBD Tahun 2019  mengalami perbedaan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 179.933.293.712 dari jumlah penetapan APBD Tahun 2019 sebesar  Rp. 1.362.823.069.624 perubahan belanja ini tentunya dipengaruhi oleh sumber pedapatan yang mengalami penurunan sehingga mengharuskan dilakukan rasionalisasi belanja pada beberapa program dan kegiatan. 

Adapun rasionalisasi program kegiatan dilakukan dengan penuh pertimbangan serta kehati -hatian yang tetap mengacu pada prioritas program kegiatan RPJM Tahun 2019-2023 dan capain indikator kerja, sehingga akibat rasionalisasi tersebut terdapat beberapa program kegiatan yang tidak optimal untuk di laksanakan atau bahkan tidak bisa dilakasanakan, yang tentunya kami sangat pahami betapa banyak cita -cita dari setiap OPD untuk meningkatkan kinerjanya melalui beberapa program kegiatan. 

Melihat kondisi penerimaan pedapatan dan belanja yang tertuang didalam KUA dan PPAS  perubahan APBD Tahun 2019 telah mengalami kondisi Keungan yang berimbang .meskipun Pemerintah Daerah telah melakukan langkah -langkah untuk menurunkan belanja yaitu dengan merasionalisasi dan menghilangkan beberapa belanja pada beberapa sektor program kegiatan yang dianggap tidak prioritas, tetapi kondisi ini masih sangat perlu untuk dilakukan pendalaman  dan pembahasan lebih mendetail agar setiap program kegiatan yang dilaksanakan betul -betul berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Morowali.

Oleh karenanya kami meminta serta mengharapkan kepada pimpinan DPRD  serta Anggota DPRD Kabupaten Morowali pada rapat pembahasan KUA dan  PPAS  perubahan Tahun 2019 untuk dapat  membantu  melaksanakan pembahasan yang lebih detail pada setiap program kegiatan. Di samping itu, saya memerintahkan kepada Kepala Dinas dan Badan untuk proaktif dalam membahas KUA dan PPAS perubahan tahun 2019, memberikan seluruh data yang dibutuhkan untuk kelancaran pembahasan demi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Morowali. Ungkapnya. 

Sementara itu hadir pula dalam acara tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Morowali Irine Ilyas, SE, para Anggota DPRD Kabupaten Morowali dan beberapa Kepala OPD. (Supriyono).