Persiapan Pengawasan dan Pemuktahiran Pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu  Kabupaten  Morowali Gelar Rapat Kerja Teknis 

INDONESIASATU.CO.ID:

MOROWALI - Dalam rangka Persiapan Pengawasan Pemuktahiran dan Pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Morowali,  Panwaslu Kabupaten Morowali mengelar rapat kerja teknis. Acara rapat kerja teknis dilaksanakan di Wisata Laut Desa Tofoiso Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Hadir dalam acara tersebut Devisi  Organisasi Dan SDM Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Zatriawati, Ketua Pawaslu Kabupaten Morowali Ruslan,SH dan 27 Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Morowali. Jumat (29/12/2017).

Ketua Panwaslu Kabupaten Morowali  Ruslan,SH mengatakan,  bahwa  kegiatan ini adalah rangkain yang harus diikuti oleh seluruh panwascam se Kabupaten  Morowali.
Untuk itu diharapkan para peserta Panwaslu Kecamatan  bisa menyimak dengan baik, sehingga apa yang sudah disampaikan nanti bisa dimengerti dan  jalankan dengan baik dengan demikian akan mempermudah dalam menjalankan tugas- tugas dilapangan  secara maksimal.

Selanjutnya dalam   sosialisasinya  tentang Rekruitmen Panitia Pengawas Lapangan oleh Devisi Organisasi Dan SDM Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah  Zastriawati,   disampaikan bahwa berkaitan dengan pembentukakan PPL harus mengacu pada pedoman pelaksanaan pembentukakn Panwaslu Kelurahan/ Desa pada pemilihan umum serta pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati ,Dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

Kewenanganan Pembentukan Panitia Pengawas Lapangan berdasarkan UU No 10 tahun2016 dan UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum serta Panwaslu Kecamatan membentuk Panwaslu kelurahan / Desa dengan terlebih dahulu membentuk kelompok kerja pembentukan Panwaslu kelurahan/ Desa.

Di ingatkan oleh Zatriawati bahwa prinsip utama pembentukan Panwaslu kelurahan/ Desa Panwaslu Kecamatan harus memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

  1. Harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pemilu yaitu mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabel, efisien dan efektif.
  2. Memperhatikan keterwakilan perempuan 30 persen ,perempuan dalam satu wilayah kecamatan.
  3. Membenruk Panwaslu Kelurahan/ Desa ,mengangkat serta memberhentikan anggota panwaslu kelurahan/ desa dengan memperhatikan masukan dari Bawaslu Kabupaten / Kota.
  4. Melaksanakan pembentukan berdasarkan hari kalender.
  5. Melakukan pembentukan selama 1 bulan.

Serta beberapa persyaratan yang lain yang harus dilakukan untuk penjaringan PPL.

  1. Pengajuan calon PPL dalam rapat pleno
  2. Pendaftaran PPL sebelum 5 hari dimulai dan di tempel pengumuman di tempat strategis atau lewat media.
  3. Harus hapal Proklamasi calon PPL .
  4. Mempunyai intrergritas.
  5. Memiliki kemampuan tentang hal Pemilu.
  6. Pendidikan minimal SMA dan sederajad.
  7. Sehat jasmani dan rohani / bebas narkoba.

"Dengan beberapa syarat diatas maka diharapkan PPL bisa bekerja dengan baik dan profesionalisme." jelas Zatriawati .

Kemudaian Ketua Panwaskab Ruslan,SH  menyampaian materi " Fungsi Pengawasan Dalam Rangka Mendukung Sukses Pulkada Serentak Tahun 2018"

Sesuai UU no 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa  Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah NKRI. Bawaslu Provinsi adalah Badan yang mengawasi Penyelenggara Pemilu di wilayah Provinsi dan Bawaslu Kab/ Kota adalah Badan untuk mengawasi penyelenggara pemilu di wilayah Kab/ kota.  

Asas dalam pengawasan: Seluruh kegiatan  pengawasan berorentasi kepada kepatuhan penyelenggara atas:

  • asas sebagai penyelenggara pemilu .
  • asas penyelenggara proses pemilu.
  • Pendidikan politik terhadap masyarakat.

Tugas Dan Wewenang Bawaslu Panwas Kab/ Kota.

  1. Mengawasi tahapan penyelenggara pemilihan
  2. Menerima laporan dugaan pelanggaran twrhadap pelaksannan peraturan perundang undangan mengenai pemilihan.
  3. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemulihan yang tidak menfandung unaur tindaj pidana.
  4. Meyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota untuk ditindaklanjuti.
  5. Meneruskan temuan dan laporan yg bukan menjadi kewenangannya  kepada istansi yang berwenang.

Ditambahkan Ruslan bahwa tujuan pengawasan Pemilu yaitu 

  1. Memastikan terselenggarannya Pemilu secara Luber,Jurdil dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundang -0undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh:
  2. Mewujudkan Pemilu yang berdemokrasi dan Menegakkan intergritas ,kredibilitas penyelenggara, transparasi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil Pemilu.

Pencegahan 
Pencegahan dengan tindakan ldan angkah langkah serta upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan / atau indikasi awal pelanggaran.

Penindakan .
Memproses hasil pengawasan berupa dugaan melalui tindakan yang sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Pelaporan dan penanganan Pelanggaran (pasal 8) Peraturan Bawaslu no 11 tahun 2014.

Isu Krusial berdasarkan Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2017 adanya 

  1. DPT
  2. Syarat Pencalonan dan syarat Calon.
  3. kampanye dan Dana Kampanye.
  4. Netralitas Penyelenggara
  5. Netralitas PNS.
  6. Money Politic dan Pungut Hitung . Jelas Ruslan.(pri).

Index Berita